Parliament Watch Indonesia: Agar Para Wakil Rakyat Tetap Terjaga

Parliament Watch Indonesia:
Agar Para Wakil Rakyat Tetap Terjaga

Prihatin atas lemahnya pemberdayaan lembaga legislatif, sekelompok pakar dan tokoh masyarakat sepakat untuk mendirikan lembaga pemantau parlemen, atau Parliament Watch Indonesia, pada bulan Juli lalu. Lembaga swadaya masyarakat ini berjanji akan secara aktif memantau kinerja DPR untuk meminimalkan ‘penyakit-penyakit’ seperti 5D (Datang, Duduk, Diam, Dengar dan Duit) yang berjangkit pada periode-periode lalu, sehingga lembaga legislatif tidak bisa bekerja efektif sebagai mitra bagi pemerintah. Berikut penuturan Prof. Dr. Kemal Roemawi, salah satu pemrakarsa dan sekaligus Presiden ParWI tentang lembaganya ini.

Kami merasa perlu untuk meningkatkan dan membantu reformasi pada parlemen Indonesia sehingga parlemen ini menjadi suatu parlemen yang profesional dan demokratis. Banyak hal yang harus kami telaah seperti sampai dimana aspirasi masyarakat yang memilih wakil-wakilnya betul-betul disuarakan. Apalagi masyarakat daerah yang masih banyak tidak mengetahui siapa wakil-wakil mereka. Bahkan tidak jarang wakil-wakil itu tidak mengetahui daerah tempat ia dipilih.

Kami melihat juga bahwa parlemen sebagai lembaga legislatif selama ini tidak terlihat fungsi yang seharusnya. Jangankan fungsi untuk rakyat, fungsi mereka sendiri juga belum optimal dijalankan. Dalam membuat anggaran belanja untuk parlemen, misalnya, anggaran yang dibuat selalu dikirimkan ke Sekretariat Negara, kemudian ke Bappenas, lalu diputuskan oleh Presiden . Berarti, anggaran legislatif ditentukan oleh eksekutif. Padahal seharusnya lembaga legislatif itu dapat membuat rencana sendiri, sehingga lembaga ini dapat bekerja dan berfungsi sesuai dengan anggarannya, bukan sebagai ‘tukang stempel’ saja.

Pemantau sekaligus Konsultan

Lembaga pemantauan dan pemberdayaan parlemen ini terdiri dari kelompok kerja pemantauan (Monitoring Working Group) dan juga kelompok pemberdayaan (Empowering Monitoring Group).

Kelompok monitoring yang pada umumnya kita ambil dari relawan-relawan pemantau, aktivis LSM, mahasiswa dan juga dari kelompok buruh dan nelayan. Tidak ada keharusan bagi mereka untuk bergabung memantau parlemen. Basis informasi kita adalah data dari laporan para pemantau terutama reaksi masyarakat yang suaranya belum teraspirasikan, bukan hanya produk-produk parlemen saja. Disinilah pokok kerja kami diperjelas lagi, yaitu berfungsi untuk menjembatani aspirasi masyarakat pada parlemen.

Untuk sementara waktu pertanggungjawaban dari segala hasil maupun laporan pemantauan dan juga pemberdayaan Parwi dilaporkan pada Komisi Pemilihan Umum. Bisa juga kami melaporkan semuanya ke media massa.

Meski tidak mempunyai wewenang khusus, Parwi akan tetap terus menelaah dan melakukan tekanan jika hasil laporan kami tidak ditanggapi. Tekanan yang kami lakukan itu mempunyai beberapa tahapan, mulai dari memberikan surat dan laporan yang kami himpun hingga melakukan demonstrasi tanpa kekerasan sebagai tindakan yang terakhir. Kami yakin, tindakan persuasif akan lebih efektif ketimbang represif.

Dalam fungsinya sebagai kelompok pemberdayaan, ParWI juga bertindak sebagai konsultan parlemen, sekaligus sebagai pemantau. Tokoh-tokoh dan pakar-pakar yang ada di Parwi siap memberikan jasa konsultasi, paling tidak dari yang kita telaah. Karena banyak komisi yang nantinya terbentuk, kita tidak menyiapkan hanya beberapa pakar saja, tetapi sejumlah pakar yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Meski lembaga konsultasi parlemen bukanlah hal yang baru —Golkar pun mempunyai konsultan, Parwi menggariskan diri sebagai lembaga yang mandiri dan non-partisan. Semua fraksi yang ada dapat menggunakan jasa Parwi ini.

Dengan langkah-langkah seperti ini kami mengharapkan parlemen yang baru dapat lebih profesional dan juga demokratis dibandingkan dengan parlemen sebelumnya. Memang, semua ini tidak mungkin tercapai dengan waktu yang relatif singkat.

Sumber :http://www.transparansi.or.id

Published in: on 31 Maret 2009 at 18:08  Comments (7)  
Tags: